MTA adakan Konferensi Pers Terkait Putusan PTUN

putusan-ptun-mta-kerinciSolo, 31 Agustus 2014, Pimpinan Pusat MTA Al-ustadz Drs. Ahmad Sukina didampingi Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendradata mengadakan konferensi pers di gedung pusat MTA jl Ronggowarsito 111 A Surakarta usai pengajian ahad pagi.

Hadir puluhan juru potret dan kuli tinta dari berbagai media cetak dan elektronik menyimak apa yang disampaikan oleh pimpinan MTAdan TPM pada kesempatan tersebut.

Al-ustadz menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan kepada khalayak luas masyrakat dan bangsa Indonesia bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memenangkan Yayasan MTA terkait gugatan MTA terhadap terbitkan SK Bupati Kabupaten Kerinci tentang Penghentian Kegiatan MTA di Kerinci.

Perlu diketahui bahwa MTA di Kabupaten Kerinci dilarang atau dihentikan kegiatannya oleh Bupati Kerinci dengan diterbitkannya SK Penghentian kegiatan MTA pada tahun 2013 lalu.

Kemudian oleh pimpinan pusat MTA menggugat putusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi dan akhirnya PTUN memutuskan untuk mencabut SK bupati, namun  kemudian pihak bupati mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan akhirnya tetap dinyatakan bahwa SK penghentian kegiatan MTA di Kerinci harus dicabut yang berarti kegiatan MTA di Kerinci tetap bisa berlanjut.

Sementara itu Pengacara kondang Mahendradata dari TPM mengatakan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 22 Juli 2014 Nomor 89/B/2014/PT.TUN-MDN yaitu menguatkan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. 23/G/2013/PTUN JBI tgl 6 Maret 2014 dan menghukum pihak Bupati Jambi dengan membayar perkara pada dua tingkat peradilan.

Hal ini menunjukkan dua kali fakta hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), MTA dinyatakan menang karena memang MTA adalah lembaga yang legal dan syah secara hukum dan tidak sesat serta tidak menyimpang secara syariat.

Kalau ada yang menyatakan bahwa MTA itu sesat atau termasuk aliran yang menyimpang harus bisa menunjukkan adanya fatwa MUI pusat tentang hal tersebut, selama tidak ada fatwa dari MUI Pusat bahwa MTA itu sesat atau menyimpang itu berarti MTA tidak sesat.

Jangan malah dibalik seperti makanan harus menunjukkan sertifikat atau fatwa halal sehingga MTA atau lembaga lainnya yang tidak sesat tidak harus menunjukkan keterangan atau fatwa dari MUI bahwa MTA itu tidak sesat.

Lebih lanjut Mahendradata menambahkan bahwa semua kejadian-kejadian atau masalah yang menimpa MTA di berbagai daerah itu berawal dari gosip murahan yang disebarkan oleh seseorang yang sebetulnya sudah berkali-kali dibantah oleh MTA.

Namun di beberapa daerah tertentu masih ada yang terhasut dengan fitnah tersebut sehingga ada beberapa kelompok yang menganggap bahwa MTA itu sesat atau menyimpang.

Semoga dengan Konferensi Pers ini bisa diberitakan kepada khalayak ramai bahwa MTA tidak sesat dan tidak menyimpang agar ukhuwah tetap terjaga.

Jpeg

 


Leave a Reply